Tidore,Ungkapfakta.info -
Dugaan tindakan represif terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tidore Kepulauan memicu gelombang kritik. Kejadian yang berlangsung pada 20 Februari 2025 sekitar pukul 10.15 WIT ini bertepatan dengan hari pelantikan Wali Kota Tidore Kepulauan yang baru. Alih-alih merayakan momentum politik tersebut, sejumlah pelaku UMKM justru mengalami pengusiran yang disebut sebagai bentuk "penjajahan modern."
Menurut Abang Iman, salah satu tokoh yang menyuarakan kejadian ini, insiden tersebut melibatkan sekitar 90 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan sekuriti pasar. Mereka mendatangi lokasi usaha UMKM dengan tindakan yang dianggap mirip seperti penjajah di masa lampau.
"Mereka masuk dengan kekuatan penuh, seakan-akan ingin menjajah rakyat kecil. Padahal, yang kami lakukan hanyalah mencari nafkah," ujar Abang Iman.
*Perdebatan Sengit Antara UMKM dan Perindagkop*
Ketegangan semakin memuncak ketika salah satu pelaku UMKM, Abang Bemby, berdebat dengan pejabat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop). Perdebatan ini terjadi saat pembacaan doa di hadapan pengusaha kuliner Nasbak Boltim.
Menurut Abang Iman, petinggi Perindagkop diduga memberi isyarat kepada Satpol PP dan sekuriti pasar untuk bertindak secara paksa dalam menertibkan UMKM yang berjualan di area tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan momen ketika petugas melakukan pengusiran yang disebut brutal terhadap pemilik usaha kecil.
"Ini bentuk kekerasan yang tidak seharusnya dilakukan kepada masyarakat kecil. Kami hanya ingin berdagang, mencari nafkah untuk keluarga. Mengapa harus dihadapi dengan tindakan yang keras?" katanya.
*Dugaan Pelanggaran HAM*
Abang Iman menilai, tindakan ini bukan sekadar penertiban, tetapi sudah masuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, pengusaha kecil memiliki hak untuk mencari nafkah di wilayahnya sendiri tanpa intimidasi dari aparat pemerintah.
Ia juga menyampaikan pesan langsung kepada wali kota terpilih Kota Tidore Kepulauan, meminta agar pemimpin baru tersebut berpihak kepada masyarakat kecil.
"Sekarang bapak sudah terpilih sebagai wali kota. Kami sebagai rakyat juga ingin merasakan kesejahteraan. Jangan singkirkan UMKM, karena mereka juga butuh hidup dan berkontribusi bagi ekonomi daerah," tegasnya.
Abang Iman berharap, ke depan tidak ada lagi tindakan serupa yang merugikan rakyat kecil. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal kebijakan pemerintah agar tidak merugikan pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
"Media akan terus hadir untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.
Sumber: (Rusli Halil)